Dimulainya program de Volkshuisvesting

1926

---

Foto dari rumah type 0 dari program Volkhuisvesting di Kampong Mlaten, Karrenweg (sekarang, Dr. Cipto Street)

Sumber: LOCALE TECHNIEK: Teschnisch Orgaan van de Vereeniging voor locale belangen, Ie JAARGANG No. 1/2. Uitgave JAN./APRIL 1932.

Floorplan atau denah dari rumah type 0 dari program Volkhuisvesting

Sumber: LOCALE TECHNIEK: Teschnisch Orgaan van de Vereeniging voor locale belangen, Ie JAARGANG No. 1/2. Uitgave JAN./APRIL 1932.

Peristiwa pada tahun-tahun sebelum:

1907 - Seorang dokter kota ternama; Willem T. de Vogel bersama dengan rekannya Hendrik F. Tillema seorang ahli farmasi yang juga merupakan anggota Dewan Kotapraja Semarang mencetuskan gagasan Kampongvertebering/ perbaikan kampung. Gagasan tersebut muncul karena buruknya kondisi permukiman serta kampung yang ada di Semarang, dan memicu terjadinya wabah disentri.

Meskipun tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, gagasan tersebut direalisasikan dengan membeli sebidang tanah menggunakan dana pribadi dan kemudian menggandeng KCP de Bazel untuk membuat rancangan pemukiman di wilayah perbukitan sisi selatan Semarang. Gagasan dan program swadaya inilah yang mendasari program pengembangan Heuvelterrein menjadi Nieuw Tjandi dan dicetuskannya program Volkshuisvesting pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir tahun 1917 - Menyikapi kondisi pemukiman yang semakin buruk, lima orang Semarang, yakni: Messrs. D. de Jongh Wzn (Burgemeester/ Walikota Semarang 1916 - 1927), V. Jockin, Th. Karsten, Th. Vreede dan D.J.A. Westerveld mengirimkan surat edaran kepada Sociaal-Technische Vereeniging van demokratische ingenieurs yang berbasis di Den Haag. Surat edaran tersebut berisi permohonan untuk mendirikan cabang di Hindia-Belanda. Maksud dari permohonan pembentukkan cabang asosiasi di Hindia-Belanda adalah untuk memunculkan kesadaran nasional terkait isu pemukiman dan sub-sub isu lain yang berkaitan; isu sosial, isu kesehatan, isu kesejahteraan masyarakat.

20 Desember 1917 - Diadakan pertemuan pendirian Perhimpunan Teknik Sosial (Sociaal Technische Vereeniging) cabang Hindia-Belanda di kediaman Walikota Semarang kala itu; D. de Jongh. Hasil pertemuan tersebut adalah penunjukkan Tuan V. Jockin sebagai Sekretaris pengurus sementara perhimpunan di Semarang.

Mei 1918 - Dalam forum Decentralization congress ke-8 yang diselenggarakan di Batavia, D. de Jongh, Burgemeester/ walikota Semarang (1916-1927) memaparkan laporan pra-konferensi yang membahas mengenai rekomendasi kepada Pemerintah Kolonial terkait pengentasan masalah perumahan di tingkatan daerah/ kotamadya. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:

1. Perlunya pinjaman serta hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota;

2. Perlunya menjaga harga tanah tetap rendah melalui kepemilikikan tanah oleh Pemerintah Kota;

3. Pengenaan pajak atas tanah dan bukan bangunan yang didirikan;

4. Pengenaan pajak atas tanah yang belum dibangun dengan tarif yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang sudah dibangun;

5. Perlunya mengendalikan spekulasi tanah;

6. Perlunya membuat rencana perluasan atau ekspansi yang mengindikasikan tanah yang cocok, serta tepat sebagai perumahan.

23 September 1918 - Diadakan pertemuan anggota S. T. V. yang bertempat di Gedung Pondok, Pendrikan, Semarang. Dalam acara tersebut dr. L. A. Krol memaparkan beberapa tesisnya mengenai wabah yang tengah terjadi di Jawa Tengah dan, dan apabila tidak segera ada tindakan maka kondisi pandemi bisa saja terjadi di Jawa Tengah, dan Semarang secara keseluruhan. Poin lain yang tidak kalah penting juga disampaikan pada kesempatan tersebut adalah ketidak-efektifan kebijakan yang diambil penuh pemerintah, sehingga menurunkan rekomendasi adanya amandemen dan perluasan dari Staatsblad 1916 No. 656 (pelimpahan pelaksanaan kepada tiap-tiap kepala daerah untuk penanggulangan penyakit hewan menular pada hewan ternak dan gedung yang menjadi sarang tikus), serta memberlakukan Undang-Undang Perumahan (Woningwet).

1922 - Thomas Karsten membuat rancangan perumahan untuk program Volkhuisvesting atau perbaikan kampung.

18 April 1922 - Diadakan Kongres Perumahaan Nasional pertama (Het Woningcongres) di Semarang yang digagas oleh Social Technische Vereeniging Hindia-Belanda. Kongres tersebut menghasilkan keputusan pemberian wewenang kepada Sociaal Techinische Vereeniging oleh anggota dan peserta kongres yang terdiri dari anggota parlemen Hindia Belanda untuk mendapatkan hak ikut mengawal dan mengatur perumahan umum bersama dengan pemerintah pusat melalui rekomendasi.

Selain itu pada kongres tersebut juga diserukan penolakan dan penentangan terhadap Rancangan Undang-Undang Armada (Vlootwet) 1922 yang memuat tentang rencana penganggaran besar Hindia Belanda untuk pengadaan berbagai alutsista, dan memperkuat pertahanan militer. Penentangan dilayangkan melalui orasi Westerveld (salah satu anggota dewan S. T. V.) yang beranggapan bahwa RUU Armada 1922 berpotensi menyengsarakan rakyat Hindia Belanda, dan Westerveld berpendapat bahwa hendaknya anggaran dengan nominal besar dialokasikan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Hindia Belanda; salah satunya ketersediaan pemukiman bagi masyarakat Hindia Belanda secara luas.

Selepas kongres usai, Social Technische Vereeniging melakukan kunjungan ke kampung-kampung yang ada di kota Semarang.

2-3 Agustus 1925 - Diadakan Kongres Perumahan Nasional yang kedua atau Het Volkshuisvestingcongress di Semarang. Kongres tersebut dipimpin oleh Presiden Sociaal Technische Vereeniging J. J. G. E. Ruckert, yang didampingi oleh Dr. A. Rivai.

1925 - Pemerintah Hindia-Belanda mendirikan N.V. Volkshuisvesting yang memiliki area kerja pada tingkat kotamadya dengan tugas utama memperoleh tanah dan menarik modal bagi pengadaan perumahan.

Kembali